.. Diberdayakan oleh Blogger.

Latest Post

SIAP MENANG PILKADA, PKS TANGSEL GELAR RAKORDA

Written By Admin on Jumat, 28 Februari 2020 | 15.02

Pergi ke pasar naik sepeda
Beli sayuran dan ikan peda
Selamat melaksanakan Rakorda
Untuk PKS Tangsel menang Pilkada


Ini Dua Agenda Besar Rakorda PKS Kota Tangsel

Tangerang Selatan – Ketua DPD PKS Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Agus Winarjo menegaskan terdapat dua agenda besar dari perhelatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PKS Kota Tangsel yang akan berlangsung pada Ahad 1 Maret 2020 mendatang.


Pertama,  Rakorda ini bertujuan untuk menyusun strategi untuk meningkatkan jumlah kader PKS di Tangsel. Menurut Agus, saat ini jumlah Kader PKS Tangsel berjumlah 11.000 anggota.

“Dengan jumlah tersebut, di Pileg 2019 kemarin, alhamdulillah, PKS meraih suara sebanyak 110.000, sehingga menghantarkan 1 orang untuk kursi DPR RI, 2 orang untuk kursi di DPRD Provinsi Banten, dan 8 orang untuk kursi di DPRD  Kota Tangsel,” jelas Agus di Kantor DPD PKS Kota Tangsel, Jalan Raya Puspiptek, Setu, Kota Tangsel, Kamis (27/2).

Menurut Agus, raihan suara tersebut adalah hal yang luar biasa. “Sehingga, kami berterima kasih kepada seluruh pengurus, struktur, ketua dan pengurus DPRa, DPC, dan DPD dan Ketua Unit Pembinaan dan Pengkaderan Anggota yang sudah bekerja keras untuk memenangkan pileg kemarin,” pesan Agus.

Kedua, melalui Rakorda ini, PKS Kota Tangsel juga akan menargetkan kemenangan di Pilkada Kota Tangsel pada September 2020 nanti. Hal itu dengan cara menambah jumlah anggota dari 11.000 orang menjadi 21.021 orang sebagaimana instruksi dari DPP PKS.

“InsyaAlloh sama-sama bekerja keras lewat Training Orientasi Partai,  lewat kegiatan langsung menyapa masyarakat kita akan raih kemenangan di Pilkada Kota Tangsel 2020,” tegas Agus.

Diketahui, dalam Rakorda PKS Tangsel ini turut pula mengundang dua Kader PKS sekaligus Tokoh Masyarakat di Tangsel, yaitu Ruhamaben dan Siti Chadijah.

Adapun tokoh eksternal PKS yang juga diundang adalah Walikota Tangsel dua periode Airin Rachmi Diany, Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie, Sekda Tangsel Muhammad,  dan Putri Wapres RI Siti Nur Azizah Ma’ruf.

Tak lupa dalam Rakorda PKS Tangsel juga dilangsungkan santunankepada sekitar 100 anak yatim dalam rangka berkhidmat untuk rakyat kurang mampu di wilayah tersebut.

Sri Lintang: Angka Kemiskinan di Tangsel Masih Ajeg

Written By Admin on Kamis, 13 Februari 2020 | 17.49

Setu--Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Selatan Sri Lintang Rosi Aryani menyoroti angka kemiskinan Kota Tangerang Selatan yang selama tiga tahun terakhir tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini yang membuatnya mempertanyakan kinerja Tim Penanggulangan Kemiskinan bentukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

“Saya belum melihat adanya extra effort dari Tim Penanggulangan Kemiskinan dalam mengkoordinasikan pada semua pihak untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini,” ujar Lintang. Dia menambahkan, meskipun angka kemiskinan di Kota Tangerang Selatan tergolong terendah dibandingkan kota/kabupaten lain di Provinsi Banten, namun angka kemiskinan tak beranjak berkurang secara signifikan, dari tahun 2017 yang sebesar 1,69%, kemudian turun menjadi 1,62% pada 2018, dan naik lagi pada tahun 2019 sebesar 1,68%.

“Dengan mengacu pada angka-angka tersebut, maka masalah kemiskinan ini menjadi PR Pemerintah Kota dan kita semua untuk mengentaskan kelompok tersebut dari bawah garis kemiskinan,” kata Lintang. 
Tim Penanggulangan Kemiskinan, menurutnya, harus bekerja lebih baik lagi untuk melakukan pemberdayaan dan kemandirian penduduk miskin, sehingga memberikan manfaat yang bagi mereka dalam perbaikan masalah sosial, ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan warga miskin.
Selain itu, tambah Lintang, program-program yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) mesti ditingkatkan kualitasnya dengan pendataan yang tepat sasaran. 
Masalah kemiskinan, lanjutnya, juga terkait soal kesenjangan sosial, misalnya dalam hal akses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Jika masalah kesenjangan ini dapat dipersempit dengan mengoptimalkan PKH, yang tidak hanya  berupa ‘ikan’  namun juga  diberikan kailnya.

“Sebaiknya Dinsos berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Industri Perdagangan  membuat program pengentasan Kemiskinan berupa pengembangan ekonomi yang komprehensif. Dengan cara ini semoga angka kemiskinan bisa berkurang,” tegasnya.*

Sri Lintang: Tanpa Agama Pancasila Tak Bermakna

Setu--Pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof Yudian Wahyudi, yang mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama telah menuai kontroversi. Terlebih Yudian juga seorang rektor pada perguruan tinggi agama negeri di Yogyakarta, pernyataannya menjadi ironi.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Selatan Sri Lintang Rosi Aryani ikut prihatin dan menyesalkan pernyataan Kepala BPIP yang belum lama dilantik Presiden menggantikan pendahulunya Yudi Latief tersebut. "Pernyataan Kepala BPIP itu sangat naif, provokatif, dan berpotensi memecah belah persatuan bangsa,” katanya. 

Menurut Lintang, pernyataan yang bernada kontroversial itu tidak saja berimbas pada kehidupan berbangsa dan bernegara di tingkat nasional, tetapi juga bisa melebar ke tingkat daerah. Padahal, tegasnya, hubungan antara agama dengan Pancasila sudah final dan tidak perlu dipermasalahkan lagi. “Pancasila tanpa agama tak bermakna, karena nilai-nilai Pancasila bersumber dari agama dan budaya bangsa,” tandasnya.

Munculnya pernyataan tersebut, kata Lintang, dikhawatirkan dapat memicu perdebatan yang tak perlu dan menguras energi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dia berharap Kepala BPIP mencabut pernyataannya tersebut dan meminta maaf jika memang bertentangan dengan sikap dan pandangan seorang tokoh lembaga negara yang semestinya memahami persoalan mendasar ideologi bangsa dan negara.

“Semestinya hubungan agama dan Pancasila jangan diungkit-ungkit lagi sebagai hal yang bertolak belakang. Sebab, hubungan keduanya sudah disepakati oleh tokoh-tokoh dan pemuka agama dalam pandangan mereka tentang NKRI yang berdasarkan Pancasila,” tegasnya.

Lintang meyakini bahwa para tokoh dan pemuka agama tersebut telah sepakat bahwa Pancasila yang menjadi dasar NKRI merupakan kenyataan teologis, filosofis, dan historis yang memandang agama erat sekali hubungannya dengan Pancasila.*

Evaluasi Banjir di Kota Tangsel, Fraksi PKS Ajak Semua Pihak Berbenah

Written By Admin on Senin, 13 Januari 2020 | 14.08

Tangerang Selatan — Banjir cukup parah yang menerjang sebagian kawasan di Kota Tangerang Selatan pada pergantian tahun baru lalu menandakan ada sejumlah faktor penyebabnya dan menjadi penanda bahwa semua stakeholder mesti berbenah.

Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Selatan Sri Lintang Rosi Aryani, Rabu (8/1). Ia menggolongkan banjir dalam tiga sebab, yaitu banjir rob yang disebabkan naiknya permukaan air laut, banjir kiriman yang terjadi di daerah yang lebih rendah dari daerah lainnya, serta banjir lokal yang disebabkan curah hujan tinggi yang terus-menerus serta diperparah oleh masalah sampah.

Karena Kota Tangerang Selatan jauh dari laut, menurut Lintang, banjir yang terjadi di Tangsel disebabkan hanya dari dua kemungkinan, kiriman dan banjir lokal. Dia bersama dengan anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari daerah pemilihan Ciputat Timur langsung melakukan kunjungan kerja ke lokasi terdampak banjir di Kelurahan Pisangan.

Menurut Lintang, kawasan Ciputat Timur merupakan daerah yang dilalui aliran Sungai Pesanggrahan yang kerap tersumbat. Salah satu penyebab masalah penyumbatan itu dikarenakan hadirnya sejumlah perumahan yang dibangun pengembang di sekitar daerah aliran sungai (DAS).

Untuk mengatasi masalah banjir ini, Lintang mengusulkan perlu adanya naturalisasi sungai. “Sungai yang ada di daerah Ciputat Timur itu harus dinaturalisasi kembali (difungsikan secara natural—red.) baik sungai Cisadane maupun Sungai Pesanggrahan, serta naturalisasi fungsi Situ,” ujarnya.

Untuk masalah pembangunan marak terjadi di daerah resapan seperti sungai atau situ, Lintang berharap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk lebih tegas dan serius mengenai perizinan pembangunan di Kota Tangsel. “Kalau sudah seperti ini, Dinas Perizinan harus turun,” tegasnya. 

Perizinan yang sering kali dilanggar, menurut Lintang, menandakan fungsi peraturan daerah mengenai tata ruang dan tata wilayah perlu diefektifkan. “Daerah pemukiman, daerah terbuka hijau, dan daerah situ tidak boleh dibangun rumah atau apapun karena termasuk tanah serapan. Tapi hal ini yang banyak dilanggar oleh pengembang,” ungkap Lintang.

Dia memberikan contoh salah satu komplek perumahan yang terdampak banjir yang parah, yakni Pesona Serpong. Lintang mengatakan penyebab banjir bisa setinggi 4 meter itu karena perumahan tersebut dibangun di daerah tanah resapan. “Oleh karena itu, AMDAL juga harus dilakukan kembali. Misalnya jika dibangun ruko di tanah resapan, maka ruko tersebut harus dilabeli ‘tidak berizin,’” jelasnya.

Selain itu, Lintang juga memaparkan solusi lainnya. Menurutnya, drainase harus diperbaiki sesuai dengan kontur yang ada di Tangerang Selatan. Sekarang ini banyak area sungai yang tertutup sampah karena banyaknya warung atau pedagang yang berjualan di pinggir sungai. Drainase kalau bisa dibuat di tengah bawah jalan seperti di Yogyakarta. Jadi, harus ada kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum terkait infrastruktur,” tutur Lintang.

Lintang juga menanggapi sikap Pemkot Tangsel. “Sikap Pemkot Tangsel ketika  pasca banjir udah bagus dan sigap, meskipun belum semua terlayani dengan baik karena ketersediaan perahu karet terbatas,” ucap Lintang.

Namun, dia juga bersyukur dan mengapresiasi kerjasama masyarakat yang menjadi relawan baik dari partai maupun LSM untuk membantu korban banjir. Lintang berharap Pemerintah Kota Tangsel dapat segera menunaikan janji-janji seperti janji akan mengganti dengan cepat dokumen-dokumen penting melalu Disdukcapil.  “Kami telah mendesak disdukcapil untuk buat bantuan layanan perbaikan dokumen surat penting yang hilang atau rusak karena banjir,” ujar Lintang.

Kepada warga masyarakat Lintang juga menghimbau agar meningkatkan kesadaran dan ketertibannya untuk menaati peraturan. Contoh peraturan yang kerap kali dilanggar adalah larangan berjualan atau bangun rumah dekat dengan sungai. “Masyarakat lainnya juga bisa mendukung peraturan tersebut dengan tidak beli dagangan yang berjualan di bantaran sungai,” ujarnya.

Mengenai budaya tertib buang sampah, menurut Lintang akan mudah jika ketersediaan tempat sampah yang banyak dan menerapkan sistem yang baik dalam pembuangan dan pengelolaan sampah khususnya sampah plastik. “Untuk edukasi akan hal itu, bisa dimulai dari anak-anak,” pungkasnya.

Pasca Banjir Bandang, PKS Tangsel Kirim Relawan Kebersihan Ke Lebak

Written By Admin on Jumat, 10 Januari 2020 | 23.57

TANGSEL -- Bajir dan longsor di wilayah Lebak Banten menyisakan endapan lumpur dan sampah, karena itulah Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang Selatan mengirim 34 relawan tanggap bencana ke Kabupaten Lebak, Banten.


"Para relawan tersebut terdiri dari tim trauma healing, tim medis, dan tim kebersihan," kata Romi Hendrawan, Kordinator Relawan PKS Kota Tangerang Selatan usai apel pemberangkatan relawan, Sabtu (11/1/2020) pagi.
Romi mengatakan, para relawan PKS akan ditugaskan selama dua hari untuk membantu membersihkan lumpur dan sampah di lingkungan yang terdampak banjir seperti di Desa Sukarame, Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten.

Selian itu, lanjut Romi, relawan PKS juga akan menghibur anak-anak korban banjir dengan dongeng dan permainan yang menarik.

"Juga pemeriksaan kesehatan untuk warga yang terdampak banjir," ujarnya singkat.


Romi menambahkan, tim relawan juga membawa logistik bantuan berupa peralatan tulis sekolah, buku cerita dan belajar, boneka anak, mukena, sajadah, sarung, pakaian dewasa, pakaian anak-anak, pakaian dalam pria dan wanita, bantal selimut, sepatu perempuan, dan seprei.

"Bantuan tersebut berasal dari struktur partai, kader, simpatisan PKS dan masyarakat melalui posko Relawan PKS DPD Tangerang Selatan," imbuhnya.

Nantinya, para relawan PKS tersebut akan bergabung bersama relawan PKS lainnya di Posko Induk Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Provinsi Banten yang berlokasi di Jalan Raya Cipanas Bogor, Desa Bintangresmi, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten.

Posko PKS tersebut  beroperasi sejak 4 Januari hingga 15 Januari 2020.**(cip)

Paramitha Messayu Tandai Zona Merah di Daerah Rawan Bencana

Written By Admin on Kamis, 09 Januari 2020 | 06.22

Setu – Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Selatan dari daerah pemilihan (dapil) Serpong-Setu Paramitha Messayu meminta aparatur pemerintahan agar menandai zona merah pada daerah rawan bencana di Kota Tangerang Selatan, termasuk Kecamatan Serpong dan Setu.

Hal itu dia ungkapkan saat melakukan kunjungan kerja bersama anggota DPRD Kota Tangerang Selatan yang satu dapil, Rabu (8/1).  “Terlebih kedua kecamatan ini rawan terdampak dari adannya reaktor nuklir, pipa gas, banjir, longsor, kekeringan dan lain-lain,” ujar Paramitha. 
Menurutnya, peta bencana itu mesti komplit. Pemetaan tersebut, katanya, harus dikoordinasikan dengan komisi II, komisi IV dan OPD untuk menjadi prioritas. “Peta bencana bermanfaat sebagai panduan perencanaan pembangunan pemukiman dan pembangunan penanggulangan bencana, serta sosialisasi terhadap potensi bencana yang bisa terjadi.
Kunjungannya bersama anggota DPRD lainnya tersebut bertujuan untuk memantau kondisi dan mengevaluasi  dampak banjir yang terjadi pada selasa (31/12/2019) di RT 13 RW 005, Kelurahan Kranggan dan Perumahan Pesona Serpong, Kelurahan Kademangan .
Ketua RW 05 Kelurahan Kranggan menyampaikan bahwa banjir meluap sampai menutupi  atap rumah. Lurah Kranggan, Agus menyampaikan bahwa daerah yang terdampak banjir ini harus direlokasi karena tempatnya yang berdekatan dengan bibir sungai. 
Agus menambahkan, untuk beberapa wilayah Kecamatan Setu ini seharusnya dinyatakan sebagai daerah rawan bencana siaga 1. Ia berharap bisa disiapkan untuk tahap sosialisasi tanggap bencana, penanaman pohon dan normalisasi Sungai Cisadane.
Sementara itu, Lurah Kademangan Anhar yang dikunjungi rombongan mengatakan bahwa di Pesona Serpong luapan air Sungai Cisadane menutupi 250 rumah warga. Menurutnya, dalam jangka panjang perlu adanya pertimbangan untuk merelokasi perumahan ini. Hal ini karena diperlukan waktu dan proses yang cukup lama. Meski demikian, katanya, setidaknya ada langkah awal yaitu pembangunan turab dan sodetan Sungai Cisadane. 
Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Wisman, menjelaskan bahwa daerah ini akan masuk dalam rencana master plan pembangunan Tahun 2020. Menurutnya, daerah tersebut menjadi langganan banjir karena dikelilingi oleh Sungai Cisadane dan Sungai Cisalak yang arusnya bisa meluap ke daerah tersebut.
Solusi lainnya yang tak kalah pentingnya yaitu membangun sistem informasi terpadu terkait daerah tinggi permukaan air dan kerjasama antar daerah Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. (FH)

Tinjau Paska dan Evaluasi Penanganan Banjir, Lintang Rosi dan Rombongan Sambangi Kantor Kelurahan Pisangan

Ciputat Timur — Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Selatan dari dapil VI Ciputat Timur, Lintang Rosi Aryani beserta anggota fraksi lain sesama dapil menyambangi  Kantor Kelurahan Pisangan untuk mengetahui bagaimana proses dan penanganan bencana banjir yang menerjang wilayah Pisangan, Rabu (8/1)


Kelurahan Pisangan menjadi perhatian khusus tim karena daerah tersebut memiliki titik banjir terbanyak di dapil Ciputat Timur. Karena itu tim ingin memastikan apa saja yang sudah dilakukan aparat kelurahan, serta memastikan bagaimana kerjasama antara aparat kelurahan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah bekerja dengan baik.
Rombongan DPRD diterima Lurah Pisangan Apriliadhi Kusumah. Saat audiensi Apriliadhi memberikan data-data mengenai banjir yang terjadi dan agenda penanganannya. Dia menjelaskan ada lima titik terdampak banjir di Pisangan, yaitu Jl. H.Kipin RT 06/ RW 01, RW 09 Pondok Hijau, Jl. Mandor Baret RT 08/RW 07, Jl. Bungur RT 05/ RW 08, dan Komplek Legoso Permai  RT 04/ RW 11. 
“Banjir yang sempat terjadi di Kelurahan Pisangan bervariasi ketinggiannya, mulai dari yang setinggi mata kaki hingga setinggi lutut orang dewasa,” ujar Apriliadhi sembari menunjukkan foto-foto saat banjir dan paska banjir.
Menurutnya, penanganan bencana banjir yang sudah dilakukan pihak kelurahan antara lain membuat posko banjir untuk menampung bantuan dari masyarakat, peninjauan lokasi bencana bersama Camat dan anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, membuat dapur umum, serta mendirikan Posko Kesehatan yang bekerjasama dengan Puskesmas Pisangan.


Banjir di awal tahun 2020 ini, lanjut Apriliadhi, juga menimbulkan dampak di beberapa titik Kelurahan Pisangan, antara lain terkikisnya aspal di RT 08 / RW 07, penumpukan sampah di RT 08 / RW 07, amblesnya musholla Al-Anwar di RT 06 / RW 01, aspal yang mengelupas di RT 06 / RW 09 Pondok Hijau, serta jebolnya turab di komplek Telkom Legoso. 
Pihaknya memberikan saran dan masukan kepada masyarakat sebagai langkah-langkah preventif terhadap banjir. Pertama, perlu adanya minimal satu perahu karet di Kelurahan Pisangan sebagai antisipasi yang nantinya bisa dengan cepat digunakan untuk evakuasi warga terkena dampak banjir. 
Kedua, perlu adanya revitalisasi tanggul di sekitaran Kali Pondok Hijau. Ketiga, perlu perbaikan dan pelebaran saluran air yang menyempit di sekitaran jl. Legoso Raya dan saluran air di RT 04 / RW 11. Terakhir, perlu adanya pembangunan pintu air dan pengerukan lumpur sepanjang Kali Pondok Hijau.
Lurah Pisangan tersebut juga mengeluhkan masih adanya komplek perumahan yang dibangun di tanah resapan tanpa seizin pemerintah daerah setempat. 
Terhadap aduan tersebut Lintang berharap aparat pemerintah untuk lebih tegas lagi dalam melarang pembangunan apa pun di tanah resapan maupun di sekitaran sungai atau situ. “Maka dari itu, juga perlu adanya pengecekan perizinan pembangunan perumahan dan tanah resapan tidak boleh dibangun, tanah tersebut harusnya dibeli sama pemerintah Kota Tangsel,” tandas Lintang. 
Lintang sepakat dengan usulan Apriliadhi untuk diadakan pembangunan sumur resapan di rumah-rumah warga dan pelatihan biopori untuk warga.
Apriliadhi mengapresiasi kunjungan rombongan anggota DPRD Kota Tangerang Selatan kali ini dan mengaku penanganan banjir di Kelurahan Pisangan sudah dilakukan secara baik dengan bekerja sama dengan OPD. “Untuk OPD sudah bekerja dengan maksimal dan tercepat bersama kami dalam menanggulangi banjir di Pisangan,” kata Apriliadhi. (NA)

Paramitha: Perlu Dibuatkan Zona Merah Untuk Daerah Rawan Bencana

Tangerang Selatan – Kota Tangerang Selatan (Tangsel) termasuk daerah rawan bencana, karena itu perlu dibuatkan tanda zona merah pada daerah rawan bencana terutama di Kecamatan Serpong dan Setu. 


Demikian dikatakan, Paramitha Messayu, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tangsel usai mengunjungi daerah yang terdampak banjir Daerah Pemilihan III Serpong-Setu, Rabu (8/1/2020) siang.

Menurutnya, dua kecamatan tersebut rawan bencana dan bisa terdampak dari adannya reaktor nuklir, pipa gas, banjir, longsor, kekeringan dan lain-lain. 

“Sehingga pembuatan tanda zona merah dan peta bencana  menjadi agenda prioritas Pemkot Tangsel," katanya.

Paramitha menjelaskan, peta bencana bermanfaat sebagai panduan perencanaan pembangunan pemukiman dan pembangunan penanggulangan bencana, serta sosialisasi terhadap potensi bencana yang bisa terjadi.

"Selain itu, Pemkot Tangsel juga harus punya strategi dan skenario penanganan bencana," jelasnya.

Paramitha mengaku akan membawa permasalahan tersebut ke Komisi II dan akan berkoordinasi dengan komisi IV dan OPD terkait untuk menjadi prioritas dan menjadi agenda bersama.

Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Wisman, mengakui bahwa daerah  Serpong dan Setu memang  daerah rawan banjir karena di kelilingi oleh Sungai Cisadane dan Sungai Cisalak yang arusnya bisa meluap ke daerah tersebut.

"Sehingga akan masuk dalam rencana masterplan pembangunan Tahun 2020 ," ungkapnya.

Wisman juga berjanji akan membangun sistem informasi terpadu terkait daerah tinggi permukaan air dan kerjasama antar daerah Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang.
 
Copyright © 2015. PKS Kota Tangerang Selatan
Proudly powered by HUMAS_PKS_TANGSEL