.. Diberdayakan oleh Blogger.

Latest Post

PKS Banten Solid Menangkan Wahidin-Andika

Written By PKS Tangerang Selatan on Selasa, 01 November 2016 | 06.35

Yoga Utama Kabid Humas DPW Banten
PKSTangsel - Ketua Bidang Humas DewanPengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banten, Yoga Utama mengungkapkan PKS memiliki basis partai yang solid. Ia menegaskan semua potensi yang dimiliki PKS akan diarahkan untuk memenangkan pasangan Wahidin-Andika pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017.

“PKS punya komitmen dan punya kesungguhan untuk masuk dalam koalisi karena calon yang di usung ini punya integritas yang baik,” kata Yoga di sela-sela acara Sekolah Digital Humas DPW PKS Banten, Sabtu (29/10/2016).

Yoga berharap kader betul-betul all out untuk memenangkan pasangan Wahidin- Andika yang punya potensi  besar untuk memenangkan Pilgub ini.  Pasangan ini, papar Yoga, memiliki kapasitas yang baik. “Pak Wahidin memiliki prestasi yang lebih baik dari gubernur yang sekarang,”ujarnya.

Begitu juga dengan sosok Andika Hazrumy di Pilgub Banten. Ia mengatakan Andika dikenal baik oleh masyarakat banyak. Dukungan terhadap Wahidin-Andika, ujarnya, membuktikan jika PKS bisa bersinergi dengan eleman masyarakat lain untuk kebaikan masyarakat Banten.

Chadijah : Koperasi Harus Inovatif dan Hadir Di Tengah MasyarakatSiti Chadijah

Written By PKS Tangerang Selatan on Sabtu, 11 Juni 2016 | 23.03

Siti Chadijah bersama pengurus Dekopinda Tangsel
dalam Forum Diskusi Koperasi (FDK), Kamis (9/5/16).
SERPONG – Agar diminati masyarakat, koperasi harus terus melakukan pembenahan baik sisi kelembagaan maupun sumber daya manusianya. Sehingga peran koperasi bisa maksimal dalam mendukung kemandirian ekonomi nasional.

“Koperasi harus hadir di tengah masyarakat dengan inovasi agar masyarakat tertarik menjadi anggota koperasi,” ujar Siti Chadijah, Anggota Majelis Pakar Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Tangsel dihadapan peserta Forum Diskusi Koperasi yang digelar oleh Dekopinda Kota Tangsel di salah satu rumah makan Serpong, Kamis (9/5).

Chadijah mengatakan, ada tiga indikator koperasi yang sukses yaitu anggotanya bertambah, asetnya bertambah dan volume usahanya semakin membesar. Untuk mencapai itu, dibutuhkan program strategis dengan penumbuhan dan revitalisasi koperasi serta penumbuhan ikubator bisnis.

Dia juga menyampaikan pentingnya koperasi bersatu di bawah gerakan perkoperasian yaitu Dekopinda untuk  mempercepat pengembangan koperasi agar semakin sukses.

“Kami mengajak koperasi-koperasi di Tangsel yang belum terdaftar agar bergabung di Dekopinda. Karena sesuai peraturan perundangan semua koperasi yang sudah berbadan hukum adalah anggota Dekopinda,” katanya.

Menurut Chadijah, forum diskusi koperasi diadakan sebagai ajang sosialisasi program kerja Dekopinda dan sebagai sarana diskusi bagi seluruh pengurus koperasi serta menyampaikan permasalahan yang di hadapi koperasi agar Dekopinda dan Dinas Koperasi Kota Tangerang Selatan terus membina dan mengembangkan koperasi-koperasi di kota dengan tujuh kecamatan ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tangsel Warman Syanudin mengingatkan pentingnya koperasi mengikuti aturan seperti membuat laporan dan mengadakan rapat anggota tahunan (RAT) dan sebagainya.

“Saya berharap koperasi di Tangsel semakin tumbuh subur dan Tangsel bisa menjadi kota seribu koperasi,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Dekopinda Kota Tangerang Selatan, merupakan bagian integral dari DEKOPIN yang merupakan organisasi resmi gerakan koperasi di tingkat kota Tangerang selatan yang menghimpun pelaku atau akitivis yang mewakili koperasi-koperasi yang berada di wilayah administratif kota Tangerang Selatan.

Diketuai Dudung E. Diredja, lembaga ini menjadi wadah tunggal dalam memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pebawa aspirasi koperasi di tingkat kota Tangsel melalui serangkaian program dan kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan, memperkuat dan meningkatkan kapasitas koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi masyarakat dan UMKM.* (cip).

Fraksi PKS Sampaikan Pandangan Umum Empat Raperda

Written By PKS Tangerang Selatan on Selasa, 03 Mei 2016 | 01.22

PAMULANG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Tangsel menyampaikan pandangan umum terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disampaikan oleh Sri Lintang Rosi Aryani dalam rapat paripurna DPRD di Auditorium Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid, Pamulang, Senin (2/5/2016).

Rapat paripurna anggota dewan tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Tangsel Moch. Ramlie dan seluruh wakil ketua serta Wakil Wali Kota Benyamin Davnie.

Empat Raperda yang diajukan Pemerintah Kota Tangsel itu adalah Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Raperda tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, dan Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam pandangan umum tersebut, semua juru bicara fraksi DPRD menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut dan mengharapkan segera diproses untuk menjadi peraturan daerah (perda) serta dikuatkan dengan Peraturan Walikota (perwal).

Sri Lintang Rosi Aryani saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PKS mengapresiasi empat raperda yang diajukan oleh Pemkot Tangsel terutama Raperda Kawasan Tanpa Rokok menurutnya Raperda KTR mendesak untuk segera dibahas dan disahkan. Karena berdasarkan data menunjukkan bahwa setiap tahun perokok aktif terus mengalami kenaikan, baik dari kategori usia maupun jenis kelamin. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena tentu akan berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat Tangerang Selatan.

“Apalagi Raperda KTR sejalan dengan visi dan misi Kota Tangerang Selatan yang berkomitmen untuk menjadikan kota ini sebagai kota yang sehat dan kota layak anak,” katanya.

Kemudian, lanjut Lintang, setelah Raperda ini disahkan, peraturan ini tidak sekadar menjadi peraturan daerah yang tertulis di atas kertas, namun  dapat diimplementasikan secara baik.

“Fraksi PKS mendorong Pemkot Tangsel segera mengeluarkan Peraturan Walikota sebagai juklak dan juknis setelah raperda ini disyahkan, serta Walikota melalui jajaran aparatnya untuk mengawasi pelaksanaan Perda KTR ini, dan  menindak tegas para pelaku yang dengan sengaja tidak mematuhi aturan tersebut,” tegasnya.

Sedangkan untuk Raperda tentang Sistem Perencanaan Daerah Fraksi PKS menyampaikan masukannya terkait keseragaman data di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD) sebagai basis pembuatan kebijakan. Untuk keperluan tersebut dapat digunakan data yang bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan  sumber lain  yang selanjutnya dapat dilakukan verifikasi agar sesuai dengan kebutuhan SKPD. Karena apabila setiap SKPD mencari data sendiri yang kemudian diolah sesuai kepentingan masing-masing SKPD,maka  dapat menghambat berjalannya kebijakan Pemda.

“Ketepatan waktu penyampaian RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-red) oleh Pemkot Tangsel juga penting, karena Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama enam bulan setelah kepala daerah dilantik,” ungkapnya.

Berdasarkan Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016, target pencapaian di bidang legislasi adalah sebanyak 16 Raperda di luar APBD. Oleh karena itu, Fraksi PKS mendorong 4 Raperda yang diajukan oleh Pemkot Tangerang Selatan  ini untuk segera dibahas bersama sebagai sebuah upaya mewujudkan Visi Kota Tangerang Selatan serta terlaksananaya tugas  DPRD  di bidang legislasi.


"Empat raperda ini merupakan kebutuhan, pelayanan masyarakat, produk hukum yang kita harapkan segera cepat dibahas," imbuh Siti Chadijah, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tangsel. (cip).

Sampah di Pasar Ciputat Tak Terkendali

Sumber Foto: www.kabarpublik.com

PKSTangsel—Sampah masih menyisakan masalah di Kota Tangerang Selatan. Selain, lahan tempat pembuangan sampah yang terbatas juga masih belum munculnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.

Terlebih lagi di sekitar pasar tradisional, tumpukan sampah tampak ada di mana-mana, dan kadang berserakan sehingga merusak pemandangan mata. Di Pasar Ciputat saja misalnya, terdapat pemandangan yang tak menarik saat dua penampungan sampah milik Dinas Kebersihan dan Pemakaman (DKPP) berada di median jalan di samping pasar tersebut, seperti terjadi pada Senin (23/4/2016)

Meski bak sampah tersebut berukuran besar namun tak sanggup menampung sampah pasar dan dari warga yang melewatinya dan terus bertambah. Selain menimbulkan bau tak sedang, keberadaan bak tersebut di median jalan menimbulkan kemacetan yang mengular hingga dikeluhkan warga sekitar.

Meski pihak DKPP rutin mengangkut sampah-sampah di pasar itu setiap pagi dan sore, namun penumpukan sampah terus ada saja. Menurut Kepala Bidang Kebersihan pada DKPP Kota Tangsel Yepi Suherman, sampah di Pasar Ciputat setiap harinya diangkut sejak pukul 05.00 hingga pukul 15.00, yang dilakukan dua kali dalam sehari.

Namun, katanya, karena pihaknya tidak memiliki lahan untuk menaruh amrol, sehingga meletakkan posisi amrol terpaksa di median jalan raya. Ia berharap ke depan pihaknya disediakan lahan penampungan di dalam pasar, sehingga tak mengganggu arus lalu lintas.

Menurut Yepi, tak hanya Pasar Ciputat yang menjadi perhatiannya. Di Pasar Jombang, Cimanggis, dan Serpong juga diangkut tiga mobil amrol sehari dua kali. Pengangkutan. “Hanya di Pasar Ciputat sampahnya membludak. Di pasar lain bisa terkendali,” ujarnya seperti dikutip dari Radar Banten, Selasa (26/4).

Anggota FPKS DPRD Tangsel Andi Cut Muthia berharap Pemkot yang tengah menyusun RPJMD agar memperhatikan masalah ini seperti kebutuhan lahan untuk penampungan, jumlah amrol, mobil angkut, sistem pengolahan sampah. “Selain itu ada baiknya setiap rumah warga diwajibkan memiliki tempat sampah. Kemudian rt dan rw wajib mengontrol pembuangan sampah warganya,” ujarnya.

Menurut Muthia, kesadaran warga dalam memilah sampah dan mengolah sampah jadi barang terpakai agar terus digalakkan di masyarakat. “Pengurus rt dan rw serta kelurahan agar dapat mengajukan ke Pemkot kebutuhan terkait masalah itu, sehingga penyelesaian ini akan menjadi target kinerja walikota dan jajarannya yang nantinya sebagaimana akan dituangkan dalam RPJMD,” pungkasnya. (Misr)  

Usai Dilantik Luncurkan Program Layanan, FPKS Apresiasi Walikota

Written By PKS Tangerang Selatan on Senin, 25 April 2016 | 21.12




PKSTangsel—Bertempat di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie dilantik oleh Gubernur Banten Rano Karno, sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan periode 2016-2021 pada hari Rabu (20/4/2016).

Gubernur pemimpin Tangerang Selatan yang baru dilantik itu segera turun ke lapangan dan menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan, termasuk masalah pengangguran, pembenahan transportasi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan pemberantasan korupsi.

“Secara umum target-target pembangunan di Tangerang Selatan menunjukkan hasil yang signifikan,” kata Rano seperti dikutip dari LKBN Antara. Ia mengapresiasi Pemkot Tangsel yang telah menurunkan angka pngangguran dari 11,98 persen menjadi 6,9 persen, dan angka kemiskinan dari 1,69 persen menjadi 1,62 persen, serta menaikkan pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia. “Melalui capaian tersebut, kami harapkan agar terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan tetap terfokus pada peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih,” tambahnya.

Pelantikan tersebut dihadiri oleh ratusan tamu undangan dari berbagai lembaga pemerintahan maupun stakeholder lainnya. Pimpinan dan anggota Fraksi PKS DPRD Kota Tangsel juga hadir.

Ketua Fraksi PKS DPRD Tangsel Siti Chadijah atas nama fraksinya mengucapkan selamat kepada Airin dan Benyamin yang barusan dilantik. “Alhamdulillah, akhirnya Ibu Airin dan Pak Benyamin resmi dilantik. Selamat dan semoga membawa keberkahan bagi warga Tangsel dan moga beliau dapat mewujudkan visinya selama lima tahun ke depan,” ujarnya.

Chadijah memberikan apresiasi kepada Walikota dan Wakilnya yang usai dilantik langsung meluncurkan program layanan online, sertifikasi digital, serta pelayanan kependudukan berbasis teknologi infomatika. “Semua dilaunching pasca pelantikan, sehingga ke depannya untuk mewujudkan visi tersebut akan lebih mudah,” katanya.

Terkait dengan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) yang telah dirampungkan dua hari sebelum pelantikan, kata Chadijah, merupakan lecutan bagi Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk membereskan hal-hal yang masih menjadi permasalahan di Kota Tangsel.

“Dengan melaksanakan rekomendasi DPRD, diharapkan pembenahan masalah di Tangsel menjadi lebih mudah dan terarah. Semoga ke depan sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta seluruh komponen masyarakat dapat terjalin dengan baik lagi untuk mewujudkan Tangsel yang aman, sejahtera, adil, dan makmur, aamiin,” pungkas Chadijah. (Misr)

Peringati Kartini Days, BPKK DPD Tangsel Selenggarakan Lomba Kreasi Makanan Dari Bahan Singkong

Written By PKS Tangerang Selatan on Senin, 11 April 2016 | 08.37

PKSTangsel - Ketua Bidang Perempuan Lilis Laela dalam rangka Memaknai Hari Kartini Days yang jatuh pada 21 April, mengajak para wanita Tangsel harus mempunyai kapasitas lebih baik lagi. Perempuan jangan mudah terima apa adanya saja tanpa berusha untuk meningkatkan kemampuan diri. Hal tersebut disampaikan disela-sela acara lomba pembuatan makanan berbahan dasar singkong, gedung PKS Center, 10 April 2016.

Acara yang digagas oleh BPKK (Biro Perempuan dan Ketahanan Keluarga) DPD PKS Tangsel ini diharapkan nantinya dapat menciptakan nilai tambah dan dapat menciptakan kemandirian ekonomi keluarga. “Diharapkan  dapat memperoleh penghasilan yang bermanfaat untuk keluarganya, dengan harapan dapat tercipta ketahahan keluarga yang  dibentengi oleh perempuan sehingga benteng keluarga menjadi keluarga yg sukses dunia akhirat, sejahtera, bahagia aman dan damai”, harap Lilis.

Dalam kesempatan itu, Ketua SPKK (Seksi Perempuan dan Ketahanan Keluarga) DPC PKS Serpong, Santi Famayanti sangat senang dengan acara lomba ini. “Ternyata Singkong itu ekonomis, mudah didapat dan ternyata membuat ibu-ibu lebih kreatif berinovasi dalam membuat hidangan berbahan dasar singkong. Ini terbukti saat mengikuti lomba menghias makanan berbahan dasar singkong yang diadakan SPKK DPC serpong, peserta yang merupakan simpatisan dari UPKK DPRa se-Serpong mampu mengkreasikannya”, ujar Santi.

Hasil kreasi mereka sangat mengagumkan, ada yang membuat blackfores singkong, kroket singkong, cake caramel singkong, bolu singkong, rainbow cake  singkong, bahkan ada yg  membuat minuman cendol singkong campur kelapa sirup buah naga. “Rasa yang enak dengan tampilan yg menarik, gizinya pun tak diragukan karena menggunakan bahan-bahan yang alami. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk semua”, pungkas Santi.


Rencanannya setelah didapat pemenang dari lomba tingkat kecamatan, akan mengikuti perlombaan di tingkat Kota Tangsel yang akan di selenggarakan tanggal 24 April nanti. Semoga saja kader dari Serpong bisa memenangkannya. (Ysf)

Perkuat Tupoksi, Aleg FPKS Perdalam Materi Monitoring dan Evaluasi

Written By PKS Tangerang Selatan on Rabu, 06 April 2016 | 07.55

Arif Wahyudi, Mantan Aleg dari PKS
PKSTangsel—Anggota legislatif (Aleg) dituntut untuk mengerti dan memahami masalah legislasi, penganggaran, serta pengawasan. Penguasaan atas tiga bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi tersebut tak bisa instan, tetapi melalui pembelajaran dan praktik di lapangan.

Atas dasar pemikiran itulah, Senin (4/4/2016) pimpinan dan anggota Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Selatan, mengikuti kegiatan pembekalan mengenai monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kinerja pemerintahan kota, terutama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Mantan anggota DPRD Kota Tangsel, Arif Wahyudi, menjadi narasumber dalam pembekalan tersebut. “Pak Arif menjadi narasumber yang tepat untuk pembekalan seperti ini,” kata Lintang Rosi Aryani selaku panitia penghubung.

Bertempat di ruang serbaguna Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Tangerang Selatan, Serpong, acara dimulai dengan pemaparan narasumber terkait materi yang diajukan.

 Arif memaparkan seputar pengendalian organisasi, dimana dalam proses pengendalian organisasi sektor publik, katanya, dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunkasi formal dalam organisasi yang meliputi lima tahapan.

 Pertama, rumusan strategi (strategy formulation). Kedua, perencanaan strategik (strategic planning). Ketiga, penganggaran (budjetting). Keempat, operasioanl (pelaksanaan anggaran). Dan kelima, evalusi kinerja (Monev).

“Monitoring merupakan kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan mendapatkan landasan dalam mengambil keputusan tidnakan selanjutnya yang diperlukan,” ujar Arif mengutip secara etimologis.

 Sementara evaluasi, lanjutnya, dapat diartikan sebagai proses penilaian, yang dalam sebuah perusahaan, misalnya, evaluasi dimaknai sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.

 “Jika monitoring itu merupakan kegiatan mengamati secara seksama untuk mengambil keputusan selanjutnya. Maka evaluasi adalah penilaian antara yang diamati dengan standar yang sudah disepakati. Di tahap ini sudah dapat dilihat adanya indikasi ‘baik atau buruk’ suatu perencanaan yang disertai penganggarannya,” kata Arif.       

Dalam tataran praksis, kegiatan monitor dan evaluasi, kata Arif, dapat dilakukan oleh Aleg dengan menggunakan pendekatan analisis perencanaan APBD yang melingkupi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. “Secara umum, pendapatan itu ditekankan pada under estimate, sedangkan belanja itu over estimate,” terangnya.  

Karena itu, menurutnya, penting bagi aleg untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dinas-dinas setiap tiga bulan (triwulan), sebagai langkah untuk menindaklanjuti temuan-temuan semacam ‘kejangggalan’, yang nantinya dapat diteruskan melalui saluran alat-alat kelengkapan dewan seperti Badan Anggaran (Banang), Badan Musyawarah (Bamus), dan komisi-komisi.


Selain aktif di kegiatan rutin kedewanan, Arif juga menyarankan agar Aleg tidak hanya fokus di DPRD, tapi juga aktif menjalin komunikasi dengan dinas-dinas agar dalam memberikan evaluasi nantinya lebih obyektif. (Misr)

Worshop Memperkuat Peran Sosial Dakwah Kultural

Written By PKS Tangerang Selatan on Kamis, 31 Maret 2016 | 05.34



Pada tanggal 27 Maret 2016 lalu, PKS Banten telah melaksanakan program workshop dengan tema peran sosial wajihah untuk memperkuat peran sosial Da'wah kultural dalam merebut simpati masyarakat dilingkungan masing masing. Sekretaris umum DPW Banten telah hadir sekaligus memberikan kata sambutan kepada para peserta workshop tersebut.

Beliau mengatakan ada beberapa poin penting yg harus menjadi visi dan misi kita, diantaranya adalah:

  1. Berperan sebagai kontributor peradaban
  2. Menjadi partai pelopor dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan
  3. Memiliki good goverment party atau tata kelola yang baik
  4. Menjadi partai yang bersih, peduli dan personal.

Ketua bidang kesra DPW Banten juga hadir bertindak sebagai pembicara. 
Beliau mengemukakan bahwa tujuan acara tersebut yaitu agar bagaimana wajihah berperan aktif di masyarakat secara mandiri dalam segi sumber pendanaan (fund rising) tanpa bantuan dari siapapun dari pihak luar dengan membuat inovasi program di masyarakat dengan semboyan dari masyarakat oleh dan untuk masyarakat.

Beliau juga menambahkan beberapa poin yang harus dimiliki agar tujuan terlaksana antara lain:

  1. Kita harus memiliki tenaga SDM yang profesional dengan visi yg jelas, atau dengan kata lain memiliki jiwa visioner.
  2. Memiliki jiwa enterpreunership yang tinggi dengan melakukan inovasi program dalam mengembangkan usaha lembaga dari berbagai macam sektor seperti bidang bisnis dan sosial.
  3. Fokus terhadap pengendalian internal kelembagaan dalam menjalankan program-program sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan tujuan menjunjung tinggi kejujuran dan akuntabilitas lembaga.
  4. Lembaga harus mampu menciptakan dan melaksanakan ide dan gagasan secara optimal secara berkelanjutan.

Di akhir pembicaraan beliau memiliki harapan kepada lembaga wajihah yang ikut pelatihan workshop tersebut agar senantiasa selalu berperan aktif dalam berkhidmat kepada masyarakat hingga mendapat dukungan langsung dari masyarakat serta terlibat secara langsung dan bergabung dengan kegiatan yg dilakukan.

Serahkan Kewenangan Pendidikan Menengah ke Pemprov, Dewan Harapkan Komitmen Layanan



PKSTangsel—Pemerintahan Pronvinsi, khususnya Dinas Pendidikan Banten, sedang melakukan prosesi persiapan pelimpahan wewenang pendidikan sekolah menengah lanjutan.

Upaya ini merupakan bagian yang diamanatkan oleh Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang terkait dengan urusan pengelolaan pendidikan menengah, dimana terdapat aturan mengenai pelimpahan kewenangan pendidikan tingkat menengah atas dari kabupaten/kota ke provinsi.

Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 120 Tahun 2015 yang mensyaratkan kepada setiap daerah harus memperhatikan Personal, Pendanaan, Prasarana, Daerah (P3D), batas waktu kelengkapan administrasi pelimpahan wewenang itu ditetapkan berlangsung hingga 31 Maret 2016. Selanjutnya, paling lambat tanggal 2 Oktober 2016 harus sudah diserah terimakan pelimpahan itu.

Anggota Komisi 2 DPRD Kota Tangerang Selatan, Sri Lintang Rosi Aryani mengatakan, karena tuntutan peraturan perundang-undangan, kebijakan tentang pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah atas yang diserahkan ke Pemprov tak bisa dianulir.

Lintang melihat urusan pendidikan tingkat menengah itu membutuhkan pengelolaan yang serius dan perhatian yang besar karena menyangkut aset bangsa berupa sumber daya manusia. Jika kewenangan pengelolaannya dari kabupaten dan kota seluruhnya sekaligus diserahkan ke Pemprov Banten, dia khawatir pengelolaannya tidak optimal. “Apa Pemprov mampu mengelolanya di seluruh daerah di Provinsi Banten, ini yang menjadi pertanyaan kritis kami,” ujarnya.

Selain itu, menurut Lintang, Pemkot Tangsel di bawah kepemimpinan Wali Kota Airin Rachmi Diany, sebagaimana janji kampanye dan visi misinya dalam periode keduanya ini, sudah berkomitmen membebaskan biaya pendidikan hingga sekolah menengah tingkat atas. “Jika diserahkan ke Pemprov Banten, apa nantinya bisa gratis mereka yang belajar di bangku SMA atau SMK negeri?” tanyanya.

Meskipun demikian, Lintang menggarisbawahi jika di sisi lain ada kelebihan atau keuntungannya kalaupun kewenangan pendidikan tersebut dikelola oleh Pemprov. Yakni, segala perangkat dan penunjang pendidikannya ditanggung oleh Pemprov seperti infrastruktur, SDM tenaga pendidik, serta kurikulumnya, sehingga bujet yang semestinya diperuntukkan ke sana, bisa dialihkan ke penguatan pengelolaan pendidikan setingkat SD dan SMP di Kota Tangsel.

Namun, ada juga kendala atau masalah yang bakal timbul ketika kewenangan itu diserahkan sepenuhnya ke Pemprov. “Banyak guru dan pegawai honorer lainnya yang bakal bermasalah pembayaran honornya. Sebab, data tenaga honorer itu belum terverifikasi semuanya dengan baik,” katanya, seraya menambahkan masih banyaknya guru honorer yang sudah mengabdi selama delapan tahun atau lebih.

Karena mengandung sisi plus dan minus itu, Lintang berharap ada komitmen yang jelas dari Pemprov Banten untuk meningkatkan layanan pendidikan tingkat menengah atas ini. Sebab, katanya, di bidang lainnya saja seperti kesehatan dan sosial kemasyarakatan, Pemprov masih dihadapkan pada masalah yang pelik. Apalagi ditambah dengan pengelolaan di bidang pendidikan ini. (Misr)
 
Copyright © 2015. PKS Kota Tangerang Selatan
Proudly powered by Blogger