Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPRD Tangsel, Sri Lintang Rosi Aryani kepada Tangsel Pos, Rabu (18/3).
Guru-guru itu sebelumnya mendapat honor dari Pemkab Tangerang. Namun setelah pemkab melepas Tangsel menjadi pemerintahan yang otonom, honor itu tidak dilanjut oleh Pemkot Tangsel.
“Karena guru-guru itu sudah tidak menerima honor lagi, kami akan perjuangkan kembali dari APBD Perubahan (APBD) 2015. Tapi kalau tidak sempat dari APBD murni tahun 2016,” ungkap Sri.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku sudah melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah. Salah satunya ke Kota Tangerang yang sudah memberikan honor kepada guru-guru diniyah.
“Kota Tangerang sudah menerapkan itu. Peraturan dari Kota Tangerang itu akan kami pelajari, seperti bagaimana cara dan sistem penganggaran untuk honor guru-guru diniyah itu,” papar dia.
Sri memperkirakan honor untuk guru-guru diniyah itu kisaran Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu dalam setiap bulannya. Anggaran tersebut akan disesuaikan dengan kekuatan APBD Tangsel.
“Target kami mulai dari Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu. Tapi kita lihat saja nanti. Itu tergauntung kesanggupan anggaran daerah. Tapi yang pasti honor itu akan kami perjuangkan,” tuturnya.
Sri berpendapat sebetulnya guru-guru diniyah harus mendapat honor. Alasannya sudah ada Perda tentang Diniyah. Namun harus diperkuat dengan Peraturan Walikota (Perwal).
“Tinggal dibuat saja perwalnya agar landasan payung hukumnya lebih kuat dalam proses penganggaranya. Kalau sudah begitu tidak akan ada hambatan dalam penganggaran honor itu,” ujarnya.
Sri juga menjelaskan, tidak hanya guru-guru diniyah, guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah swasta pun akan tetap diperjuangkan agar mereka mendapatkan honor dari pemkot.
“Kami ingin kesejahteraan guru-guru di Tangsel mendapatkan perhatian dari pemkot. Tujuannya agar kualitas pendidkan di Tangsel semakin baik,” tuturnya. (dra/bud).
0 komentar:
Posting Komentar