Setu--Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Selatan Sri Lintang Rosi Aryani menyoroti angka kemiskinan Kota Tangerang Selatan yang selama tiga tahun terakhir tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini yang membuatnya mempertanyakan kinerja Tim Penanggulangan Kemiskinan bentukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
“Saya belum melihat adanya extra effort dari Tim Penanggulangan Kemiskinan dalam mengkoordinasikan pada semua pihak untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini,” ujar Lintang. Dia menambahkan, meskipun angka kemiskinan di Kota Tangerang Selatan tergolong terendah dibandingkan kota/kabupaten lain di Provinsi Banten, namun angka kemiskinan tak beranjak berkurang secara signifikan, dari tahun 2017 yang sebesar 1,69%, kemudian turun menjadi 1,62% pada 2018, dan naik lagi pada tahun 2019 sebesar 1,68%.
“Dengan mengacu pada angka-angka tersebut, maka masalah kemiskinan ini menjadi PR Pemerintah Kota dan kita semua untuk mengentaskan kelompok tersebut dari bawah garis kemiskinan,” kata Lintang.
Tim Penanggulangan Kemiskinan, menurutnya, harus bekerja lebih baik lagi untuk melakukan pemberdayaan dan kemandirian penduduk miskin, sehingga memberikan manfaat yang bagi mereka dalam perbaikan masalah sosial, ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan warga miskin.
Selain itu, tambah Lintang, program-program yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) mesti ditingkatkan kualitasnya dengan pendataan yang tepat sasaran.
Masalah kemiskinan, lanjutnya, juga terkait soal kesenjangan sosial, misalnya dalam hal akses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Jika masalah kesenjangan ini dapat dipersempit dengan mengoptimalkan PKH, yang tidak hanya berupa ‘ikan’ namun juga diberikan kailnya.
“Sebaiknya Dinsos berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Industri Perdagangan membuat program pengentasan Kemiskinan berupa pengembangan ekonomi yang komprehensif. Dengan cara ini semoga angka kemiskinan bisa berkurang,” tegasnya.*
0 komentar:
Posting Komentar