Konsolidasi Fraksi PKS se-Banten Kuatkan Basis Konstituen

PKSTangsel—Ratusan anggota Fraksi dan struktur di tingkat DPW dan DPD Partai Keadilan Sejahtera se-Provinsi Banten, menghadiri acara konsolidasi dan silaturahim di Gedung Serbaguna  DPRD Banten, Senin (29/2/2016). 

Acara silaturahim tersebut didahului dengan diskusi publik tentang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, dengan narasumber Didin Rasyidin PT Jamkrida Banten, Arief Sekdis UMKM dan Koperasi Banten, serta mantan Menteri Pertanian Anton Apriantono.

 PT Jamkrida Banten, menurut Didin, yang dibentuk berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2013, merupakan lembaga penjamin kredit, baik untuk karyawan maupun UMKM dan koperasi. Pinjaman untuk kalangan UMKM dan koperasi, katanya, maksimal 70%, sedangkan sisanya dari modal mereka sendiri.          

Untuk mendapatan pinjaman dari Jamkrida, UMKM harus terlebih dahulu meminjam ke bank, yang jika tidak memiliki agunan maka Jamkrida yang akan menjamin.       

“Jika ada kasus aleg yang mengadvokasi pinjaman yang enggak cair lewat bank, itu pihak bank punya mekanisme tersendiri untuk memberikan pinjaman, yaitu 5C (character, capacity, capital, condition, dan collateral), katanya saat menanggapi pertanyaan anggota FPKS Kab. Serang, yang mengadvokasi kontituennya. Jika sudah lolos dapat pinjaman dari bank, katanya, baru Jamkrida membantu penjaminan kreditnya.

Sedangkan terkait dengan agunan yang umumnya dipersyaratkan oleh pihak bank kepada peminjam, PT Jamkrida siap mem-back up pihak UMKM dikarenakan UMKM rata-rata tidak memiliki barang yang dapat dijaminkan.

        
Pihak Jamkrida berharap anggota dewan di setiap kota dan kabupaten mengupayakan pembentukan semacam lembaga pemberi pinjaman yang bersumber dari APBD demi membantu UMKM dan koperasi.

Sejalan dengan mekanisme pinjaman dan lembaga penjamin, Sekdis Koperasi dan UMKM juga berharap serupa, yakni anggota dewan, khususnya dari Fraksi PKS agar membentuk UPT untuk dapat membantu permodalan bagi UMKM dan koperasi. “Untuk koperasi yang sudah berbadan hukum sebenarnya dapat mengajukan dana hibah, baik yang berasal dari Pemprov maupun Pemkab maupun Pemkot di Provinsi Banten,” tuturnya.

Sementara itu, Anton Apriantono menyinggung tentang perlunya membangun Banten lebih baik lagi setidaknya 3 hal. Pertama, SDM unggul yang diselaraskan dengan iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, sarana dan prasarana yang memadai. Dan ketiga, terciptanya rasa aman dan nyaman, serta ketertiban, sehingga investasi dapat tumbuh di Banten.

Saat salah seorang peserta diskusi mengeluhkan tentang tersingkirnya UMKM oleh massifnya supermarket dan minimarket modern, Anton berharap pemerintah memiliki kebijakan yang tegas dan prorakyat. “Misalnya, dengan mengatur perizinan dan membuka peluang usaha bagi masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi lemah,” ujarnya.

Anton mengingatkan bahwa pembangunan itu bukan kewajiban pemerintah semata, namun semua harus turut berpartisipasi. “Dengan kesadaran membangun dari masyarakatnya, saya yakin Banten bisa maju lebih pesat dari sekarang,” ucapnya.

 Pimpinan dan anggota Fraksi PKS Kota Tangsel yang hadir dalam agenda silaturahim, itu ikut terlibat aktif dalam diskusi publik. Ketua Fraksi PKS, Siti Chadijah meminta penjelasan terkait penyertaan modal di PT Jamkrida, usulan insentif dari Pemprov Banten bagi kota kabupaten yang mendorong tumbuhnya UKM, serta keluhan terkait masih adanya “premanisme” yang menghambat investasi.

Didin menjelaskan bahwa seluruh kota dan kabupaten di Banten diharapkan melakukan penyertaan modal ke PT Jamkrida dengan prosentase sebesar 10% dari modal dasar atau sekitar Rp 10 miliar. Dengan adanya partisipasi dari kabupaten dan kota tersebut, diharapkan PT Jamkrida bisa memiliki modal dasar Rp 200 miliar, sehigga dapat beroperasi secara nasional.

Dalam hal perkoperasian, Kota Tangsel mendapat apresiasi dari Pemrov Banten karena dari sebanyak 498 koperasi terdaftar, koperasi yang aktif mencapai 475. Terkait UPT pemberi pinjaman, diharapkan dapat dibentuk dahulu lembaga melalui Perda dan didorong BLUD, sehingga diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemberi pinjaman lainnya.

Sementara Anton mengingatkan kembali pentingnya peran pemerintah selaku regulator di wilayahnya untuk terciptanya kenyamanan, terutama dalam iklim investasi yang sehat. Pemerintah juga diimbau wajib mengetahui akar permasalahan di masyarakat. Sehingga, dengan mengetahui permasalahan yang sebenarnya maka dapat diberikan treatment yang tepat dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Seusai diskusi publik, khusus aleg Fraksi PKS se-Banten melakukan konsolidasi dan koordinasi. Dalam sesi dialog interaktif, sejumlah aleg berharap acara ini dapat simultan, misalnya dengan melakukan bintek bersama. Selain itu,  juga muncul usulan agar pertemuan seperti ini selanjutnya dapat disesuaikan dengan komisi-komisi terkait.

Usulan adanya koordinasi aleg pusat, provinsi, dan kota-kabupaten di masing-masing dapil agar terjadi sinergitas, pun muncul dalam pertemuan yang hangat itu.

Melalui forum silaturahim dan konsolidasi ini diharapkan semua aleg PKS berkhidmat kepada masyarakat dengan melakukan pemeliharaan konstituen di wilayahnya sesuai basis sosialnya. Selain itu, aleg diimbau untuk membantu struktur dengan mendorong sinergitas bersama SKPD terkait, serta mengadvokasi aspirasi masyarakat. Dan tak kalah pentingnya, aleg diminta untuk menjaukan diri dari hal-hal yang tidak sesuai dengan norma hukum dan agama.

“Semoga Allah merahmati perjuangan kita semua untuk mewujudkan partai dakwah yang kokoh, yang berkhidmat kepada masyarakat, umat dan bangsa, aamiin,” doa Chadijah. (Misr)