Pemerintah Harus Segera Deklarasikan Perang Lawan Narkoba

PKSTangsel - Jakarta (27/2) - Peredaran narkoba di masyarakat saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Tidak lagi sasaran institusi pendidikan, narkoba juga sudah masuk ke institusi negara seperti TNI, Polri bahkan hingga parlemen.

Anggota Komisi III DPR dari FPKS Almuzammil Yusuf mengatakan pemerintah harus segera mendeklarasikan gerakan nasional perang melawan narkoba dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Dia beralasan, target ASEAN bebas narkoba pada tahun 2015 ternyata tidak berhasil. Hal ini karena semakin canggihnya modus operandi peredaran narkoba dan belum terintegrasinya sistem penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba.

"Perbatasan Indonesia juga rentan dengan penyelundupan narkoba dari luar negeri, sehingga potensi korban generasi muda Indonesia sangat besar," imbuhnya.
Almuzammil menyayangkan penegakan hukuman mati terhadap bandar narkoba yang mulai mengendur karena tekanan internasional. Padahal pada awalnya penegakkan hukum ini mendapat dukungan luas dari dalam negeri.

Bahaya narkoba, Almuzammil menegaskan, memiliki dampak kerusakan fisik dan mental yang fatal serta waktu pemulihan yang lama sehingga membutuhkan dana yang besar untuk pemulihannya.
"Dengan alasan tersebut jelas narkoba menghancurkan cita-cita pencerdasan dan pembangunan moral bangsa. Maka pemerintah harus melakukan gerakan nasional perang melawan narkoba dengan menggerakkan sekolah, kampus, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), Partai Politik (Parpol), unsur pemerintahan desa sampai dengan pusat," pungkasnya.
 
Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Almuzammil Yusuf