Negara Harus Aktif Melindungi Masyarakat dari Tayangan LGBT

PKSTangsel - Jakarta (27/2) Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wirianingsih mengapresiasi rencana pemerintah mengatur tayangan yang mempromosikan LGBT.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan berkoordinasi mengatur tayangan program di televisi yang terkesan 'mempromosikan' LGBT, salah satunya melalui penampilan artis pria yang berperilaku dan berpakaian sebagai wanita dan sebaliknya.

"Saya mengapresiasi karena negara, dalam hal ini pemerintah dengan segala komponennya, kan dibiayai oleh APBN yang berasal dari rakyat. Sudah seharusnya mereka mengurusi dan peduli dan mencarikan solusi yang terbaik buat rakyat, khususnya kaitan dalam isu perilaku Homoseksual dan Lesbian ini," kata Wirianingsih saat ditemui di Kantor DPP PKS, Kamis lalu (25/2/2016).

Wirianingsih berharap KPI tetap menjalankan tugasnya mengawasi penyiaran di Indonesia agar industri penyiaran menayangkan tayangan yang wajar, normal dan bermartabat kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3).
"Prinsipnya sih saya atas nama BPKK mendukung negara menyelamatkan keluarga dan anak Indonesia dari perilaku menyimpang," ujar wanita yang akrab disapa Wiwi ini.
Wirianingsih menyarankan KPI untuk melakukan sosialisasi muatan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), sebagai contoh pada pasal 4 (c), bahwa industri penyiaran di Indonesia harus menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural.

Selain itu KPI juga harus tegas dalam memberlakukan surat edaran yang melarang tayangan promosi LGBT dan larangan program siaran yang masih menampilkan pria yang berperilaku dan berpakaian seperti wanita dan sebaliknya.
 
Keterangan Foto: Ketua BPKK DPP PKS Wirianingsih