TANGERANG SELATAN – Peluncuran aplikasi integrasi layanan satu pintu terbaru oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan bernama “Tangsel One” menuai sorotan. Langkah baru ini didesak agar tidak sekadar menjadi program formalitas tanpa memberikan dampak serta hasil nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hal tersebut mencuat seiring tingginya harapan publik terhadap efisiensi birokrasi di wilayah Tangerang Selatan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa digitalisasi pelayanan benar-benar memangkas prosedur yang selama ini dinilai berbelit-belit.

Tuntutan Efisiensi Nyata

Sekretaris DPD PKS Kota Tangerang Selatan, Nabil Ahmad Fauzi, M.Soc.Sc, mengingatkan agar platform digital ini tidak senasib dengan inovasi-inovasi terdahulu yang sering kali mandek pasca peluncuran. Evaluasi berkala terhadap performa aplikasi menjadi hal yang mutlak dilakukan.

Menurut Nabil, sebuah aplikasi layanan publik baru bisa dikatakan sukses jika mampu menyelesaikan masalah mendasar warga dalam hal kecepatan pelayanan. Jika tidak, anggaran besar yang dikeluarkan untuk pengembangan teknologi tersebut akan terbuang sia-sia.

Pemerintah kota harus memastikan bahwa Tangsel One ini bukan sekadar gimmick politik atau kosmetik birokrasi belaka. Kita tidak butuh sekadar aplikasi baru, yang masyarakat butuhkan adalah kepastian, kecepatan, dan transparansi layanan yang benar-benar terintegrasi, ujar Nabil saat dihubungi, Rabu (17/6/2026).

Integrasi Sistem Dinanti

Sebelumnya, Pemkot Tangerang Selatan resmi meluncurkan Tangsel One dengan tujuan menyatukan berbagai layanan administrasi warga ke dalam satu pintu digital. Langkah ini diklaim dapat mempermudah pengurusan dokumen kependudukan hingga perizinan usaha.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, PKS Tangsel menilai sistem integrasi kerap menghadapi kendala teknis dan kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, komitmen penuh dari seluruh instansi terkait sangat diperlukan agar aplikasi ini dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan.